Pengamat Maritim Beri Pesan Khusus Menjelang Kepemimpinan Prabowo-Gibran

jpnn.com, JAKARTA - Pengamat maritim dari Ikatan Keluarga Besar Alumni Lemhannas Strategic Center (ISC) DR. Capt. Marcellus Hakeng Jayawibawa menyambut baik keputusan  Mahkamah Konstitusi (MK) yang menolak seluruh permohonan terkait Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2024.

Menurutnya, keputusan MK ini tidak hanya menegaskan legitimasi pemerintahan baru tetapi juga membuka peluang bagi Indonesia untuk memperkuat perannya dalam urusan sumber daya laut dan wilayah maritim.

“Kemenangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka dalam Pilpres 2024 turut memperkuat legitimasi pemerintahan baru. Dukungan suara mayoritas yang mereka peroleh memberikan dasar legitimasi yang esensial untuk mengambil langkah-langkah diplomatis dalam menangani isu-isu maritim yang kompleks, serta mendukung pembangunan ekonomi berbasis laut,” ujar Capt. Hakeng di Jakarta pada Selasa (23/4).

• Capt. Marcellus Hakeng Dianugerahi Gelar Doktor Kehormatan Bidang Maritim

Menurutnya, peran pemimpin yang baru bisa melanjutkan peran pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo yang memiliki visi Poros Maritim Dunia.

Fokus utamanya adalah pengembangan ekonomi berbasis maritim dan peningkatan konektivitas antarpulau.

“Maka kepemimpinan selanjutnya oleh Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka bisa diharapkan dapat melanjutkan inisiatif ini, dengan mengembangkan ekonomi berbasis laut dan memperkuat konektivitas antarpulau,” jelas Capt. Marcellus Hakeng yang juga merupakan Ketua Bidang Penataan dan Distribusi Kader Pengurus Pusat Pemuda Katolik.

• Putusan Sidang PHPU MK jadi Simbol Kemenangan untuk Pendukung Prabowo-Gibran

Dipaparkan olehnya bahwa dengan menjadi negara terluas ke-14 dan negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia memegang posisi khas yang memberikan keleluasaan geografis dan politik untuk berperan kunci dalam dunia maritim.

Kemenangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka dengan dukungan suara mayoritas tidak hanya memperkuat pemerintahan baru, tetapi juga memberikan legitimasi yang kuat untuk mengambil langkah-langkah diplomatis dalam menangani isu-isu maritim yang kompleks.