alat pemukul tenis meja dikenal dengan nama

    Release time:2024-10-07 01:52:57    source:nagamas 88 slot   

alat pemukul tenis meja dikenal dengan nama,bocor 88,alat pemukul tenis meja dikenal dengan nama

JPNN.com » Politik » Pilpres » Tim Hukum PDIP Nilai Keterangan Ahli KPU Lemah

Tim Hukum PDIP Nilai Keterangan Ahli KPU Lemah

Kamis, 08 Agustus 2024 – 23:27 WIB Tim Hukum PDIP Nilai Keterangan Ahli KPU LemahFacebook JPNN.comTwitter JPNN.comPinterest JPNN.comLinkedIn JPNN.comWhatsapp JPNN.comTelegram JPNN.comPimpinan tim PDI Gayus Lumbuun di Gedung PTUN, Cakung, Jakarta Timur, Selasa (2/4). Foto: Aristo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) di Ruang Kartika, Jalan Sentra Primer, Cakung, Jakarta Timur, pada Kamis (8/8/2024) ini melaksanakan sidang lanjutan permohonan tim hukum PDI Perjuangan dengan tergugat Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI.

Diketahui, PDI Perjuangan menggugat KPU RI atas perbuatan melanggar hukum setelah meloloskan Gibran Rakabuming Raka sebagai Cawapres 2024 RI.

Sidang pada Kamis ini beragenda mendengarkan saksi ahli dari KPU, yakni Agus Riewanto dan dipimpin oleh Joko Setiono selaku ketua majelis persidangan.

Baca Juga:
  • Ronny PDIP Meragukan KPK Panggil Bobby dan Kahiyang, Lalu Singgung Beban Jokowi

Ketua Tim Hukum PDI Perjuangan Gayus Lumbuun menilai keterangan ahli dari KPU tidak didasarkan keilmuan dan tak jujur.

Dia mencontohkan hal itu saat ahli menganggap putusan MK berkaitan kepemiluan tidak perlu dikonsultasikan lagi ke DPR. 

Menurut Gayus, Agus sebagai pengajar di Universitas Negeri Surakarta (UNS) seharusnya bisa jujur bahwa aturan mewajibkan keputusan MK harus dibahas kembali di parlemen.

Baca Juga:
  • Said PDIP Sebut Hubungan Personal Megawati dan Jokowi Baik, Tetapi soal Kenegaraan Tidak

"Tadi oleh ahli tidak perlu, bisa langsung dilaksanakan, itu direkam tadi. Saya keberatan, karena ini, kami kejujuran seorang ahli, seorang dosen, tidak jujur," kata mantan Rektor Universitas Krisnadwipayana ditemui setelah persidangan di Gedung PTUN, Jakarta Timur, Kamis.

Gayus mengatakan muncul imbas negatif atau terjadi kekosongan hukum apabila putusan MK tidak dikonsultasikan kembali oleh KPU ke Senayan.