Demi Penggunaan Produk Dalam Negeri, Pemprov Bali Menggelar Temu Bisnis & Travel Fair

jpnn.com - DENPASAR - Pemerintah Provinsi Bali dan Lembaga Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Republik Indonesia (LKPP RI) menyelenggarakan Temu Bisnis dan Travel Fair di Wisma Sabha Kantor Gubernur Bali, Denpasar beberapa waktu lalu.

Acara ini dilaksanakan untuk mempertemukan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali dengan penyedia-penyedia Usaha Mikro Kecil Menengah atau UMKM lokal yang telah bergabung di marketplace pengadaan digital.

Hadir dalam acara ini Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali, I Wayan Ekadina, Kepala Biro Pengadaan Barang/Jasa dan Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Bali I Ketut Adiarsa, Analis Data Ilmiah Muda LKPP RI Hilma Oktaviani, Ketua DPD Asosiasi Travel Agent Indonesia (ASTINDO) Simon Purwa, CEO I Co-Founder Mbizmarket Ryn Mulyanto Riyadi Hermawan, dan VP Mbizmarket Joko Wardoyo.

• Izin Usaha Perlu Diurus untuk Perkuat UMKM Wastra Sumba Timur

Pemerintah Provinsi Bali telah mendorong percepatan transformasi pengadaan digital barang dan jasa sejak 2020 melalui marketplace mitra Toko Daring LKPP RI, dengan tujuan agar pengadaan menjadi lebih cepat, mudah, transparan, akuntabel, dan tercatat secara elektronik.

Sejak program e-purchasing di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali diluncurkan, lebih dari 2.750 Usaha Kecil dan Menengah (UMKM) telah bergabung sebagai penyedia di marketplace mitra Toko Daring LKPP, dengan lebih dari 100.000 produk tayang.

Jumlah pesanan ke UMKM lokal Bali melalui belanja daring, mencapai lebih dari 86.000 pesanan, dengan nilai transaksi tembus hingga Rp 360 miliar.

• Pemprov Banten Gelar Temu Bisnis Penyedia Lokal dan Sosialisasi MbizTravel

Namun, meskipun jumlah pesanan sudah mencapai puluhan ribu, masih banyak UMKM lokal yang belum memperoleh kesempatan untuk berpartisipasi dalam pengadaan barang dan jasa kebutuhan Pemerintah Provinsi Bali.

Penyelenggaraan Temu Bisnis dan Travel Fair diharapkan dapat membuka kesempatan kepada UMKM di Bali untuk berpartisipasi dalam pengadaan pemerintah.