erek erek kutu

    Release time:2024-10-06 17:52:34    source:erek erek baju 2d   

erek erek kutu,chili primera division,erek erek kutu

JPNN.com » Politik » Bawaslu » Bawaslu Gelar Kompetisi Debat Penegakan Hukum Pemilu Antarperguruan Tinggi, Ayo Daftar!

Bawaslu Gelar Kompetisi Debat Penegakan Hukum Pemilu Antarperguruan Tinggi, Ayo Daftar!

Rabu, 31 Juli 2024 – 12:53 WIB Bawaslu Gelar Kompetisi Debat Penegakan Hukum Pemilu Antarperguruan Tinggi, Ayo Daftar!Facebook JPNN.comTwitter JPNN.comPinterest JPNN.comLinkedIn JPNN.comWhatsapp JPNN.comTelegram JPNN.comDivisi Penanganan Pelanggaran dan Data dan Informasi Bawaslu RI mengadakan kompetisi debat penegakan hukum Pemilu antarperguruan tinggi se-Indonesia ke-IV tahun 2024. Foto: Dokumentasi Bawaslu

jpnn.com, JAKARTA - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI melalui Divisi Penanganan Pelanggaran dan Data dan Informasi mengadakan kompetisi debat penegakan hukum Pemilu antarperguruan tinggi se-Indonesia ke-IV tahun 2024.

Debat kali ini mengangkat tema 'Pemilihan Serentak 2024'.

Adapun para mahasiswa yang ingin mengikuti debat ini dapat mendaftarkan diri mulai 21-30 Agustus 2024.

Baca Juga:
  • Herwyn Kenalkan Tujuan & Sasaran Strategis Bawaslu di Depan Organisasi Pengawas Pemilu

Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Data dan Informasi Bawaslu RI Puadi menyampaikan debat kali ini bisa dimanfaatkan para mahasiswa untuk menggali lebih jauh isu-isu yang akan muncul di pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak 2024.

"Penyelenggaraan pemilihan kepala daerah secara serentak pada tahun 2024 ini diprediksi akan memunculkan berbagai isu persoalan, baik dari aspek hukum, aspek sosial, aspek ekonomi, hingga aspek politik itu sendiri," kata Puadi dalam keterangannya, Rabu (31/7).

Puadi menyampaikan beberapa isu sudah memunculkan perdebatan jelang penyelenggaraan pemilihan yang telah masuk tahapan persiapan dan tahapan pemutakhiran daftar pemilih.

Baca Juga:
  • Bawaslu Awasi Ketat Rekapitulasi dan Penetapan Hasil PSU Pemilu 2024 di 4 Provinsi

Isu yang memunculkan perdebatan di ruang publik, di antaranya kontestasi kotak kosong yang berpotensi menang akan menimbulkan gangguan stabilitas politik untuk lima tahun ke depan.

Selain itu, isu lainnya adalah kepala daerah petahana yang bukan menjadi peserta pemilihan dinilai akan menggunakan kuasanya untuk mendukung salah satu peserta pemilihan.