Tindaklanjuti Arahan Jokowi, Kepala BP2MI Cari Solusi Masalah Penempatan Calon PMI

jpnn.com - JAKARTA- Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Benny Rhamdani menindaklanjuti arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) soal penempatan calon PMI.

Benny dalam rapat pimpinan BP2MI, Rabu (25/4) di Jakarta, menyoroti secara khusus persoalan penempatan PMI di luar negeri. Hal ini berbeda dengan rapim sebelumnya yang secara spesifik membahas tentang pelindungan para PMI.

"Kita harus mendalami pertanyaan Presiden Jokowi pada 3 Agustus 2023 bahwa jomplangnya peluang kerja atau job order dengan penempatan pekerja migran Indonesia, harus dicarikan jawabannya. Kemudian, Presiden Jokowi bertanya apakah SDM calon pekerja migran Indonesia secara keahlian dan keterampilan masih kurang? Siapa yang bertanggung jawab atas hal itu?" ujar Benny dalam keterangan tertulis, Senin (29/4).

• BP2MI Minta Kemendag Meninjau Kembali Aturan Impor Barang Milik PMI

Mengacu data yang dimiliki Pusat Data dan Informasi BP2MI, Benny menjelaskan bahwa pada 2021 terdapat 500 lebih peluang kerja, sementara penempatan PMI hanya sejumlah kurang lebih 72.000.

Lalu, pada tahun berikutnya atau 2022 terdapat 1,3 juta peluang kerja dengan jumlah penempatan PMI 200 ribu saja.

Pada 2023, terdapat 1,4 juta peluang kerja dengan penempatan PMI hanya 240 ribu.

• Gelar Halalbihalal dengan PMI di Malaysia, Ini Pesan Menaker Ida

Benny mengatakan berdasar data itu dapat ditarik kesimpulan bahwa PMI hanya dapat memenuhi persyaratan bekerja di luar negeri sebanyak 16 persen dari total peluang kerja di luar negeri.

"Ketimpangan tersebut menjadi pertanyaan presiden, apa yang menyebabkan pekerjaan luar negeri tidak dapat diraih, sedangkan banyak masyarakat yang ingin bekerja ke luar negeri," ungkap Benny.